RAPAT EVALUASI KINERJA PERIODE FEBRUARI 2026

Jumat, 27 Februari 2026 - telah dilaksanakan rapat evaluasi kinerja periode Februari 2026 yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Ibu Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H.
Hak-hak Pencari Keadilan untuk Memperoleh Informasi Di Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan KMA No :

Jumat, 27 Februari 2026 - telah dilaksanakan rapat evaluasi kinerja periode Februari 2026 yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Ibu Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H.

Kamis, 26 Februari 2026 - Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Dr.Ardhi Wijayanto,S.H.,M.H mewakili Ibu Ketua melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama

Rabu, 26 Februari 2026 - Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Ibu Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja,S.H.,M.H menghadiri Rapat Koordinasi

Senin, 23 Februari 2026 - Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja,S.H.,M.H beserta perwakilan Bapak/Ibu Hakim, Bapak Panitera dan Sekretaris turut menghadiri Pembinaan

Periode 18 sd 19 Februari 2026 - MONEV EIS (Evaluasi dan Implementasi SIPP) dan EKSEKUSI dalam Sepekan

Jumat 13 Februari 2026 - Mengikuti Perisai Badilum Episode 14 "Hukum Pembuktian dalam Perspektif KUHAP Baru"

Rabu,11 Februari 2026 - Mengikuti kegiatan diskusi bersama Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA)

Selasa, 10 Februari 2026 - Menghadiri acara Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Ketua Mahkamah Agung RI

Selasa,10 Februari 2026 - Menghadiri acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2025

9 Februari 2026 - Menghadiri Pembukaan Pameran Kampung HUkum 2026 di Mahkamah Agung RI
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..
Informasi tentang Performa Pengadilan yang dituangkan dalam Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Mojokerto