Pembinaan Teknis Peradilan

Hak-hak Pencari Keadilan untuk Memperoleh Informasi Di Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan KMA No :


Bertempatdi Auditorium Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 11 Nopember 2009 telah dilangsungkan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto dari Ibu Dr. Sudharmawatiningsih, SH., MHum kepada Bapak Jack Johanis Octavianus, SH., MH.
Ibu Dr. Sudharmawatiningsih, SH., MHum untuk selanjutnya akan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak (Klas IA).
Bapak Jack Johanis Octavianus, SH.,MH sebelum menduduki jabatan sekarang adalah sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kamis, 09 Juli 2009 bertempat di Ruang Sidang Utama (Cakra) Pengadilan Negeri Mojokerto dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mojokerto yang baru yaitu Ibu Dyah Susmardiani, SH. Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut di pimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Ibu Dr. Sudharmawatiningsih, SH.,MHum. Ibu Dyah Susmardiani, SH sebelumnya menjabat sebagai Pansek Pengadilan Negeri Bangil dan dimutasi ke Pengadilan Negeri Mojokerto dengan jabatan yang sama. Acara tersebut juga dihadiri oleh KPN, WKPN, Hakim, jajaran Pejabat Fungsional dan Struktural dari Pengadilan Negeri Bangil.
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..
Informasi tentang Performa Pengadilan yang dituangkan dalam Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Mojokerto